Seluma (Inmas) - Senin, 24 Juni 2019. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma melalui Kasi Bimas Islam Kemenag seluma yang diwakili oleh JFU Bimas Islam H. Mahbain, S.IP menghadiri acara Forum Dialog FMS yang Bertempat ruang pertemuan Aula Dinkes Kab. Seluma. Acara tersebut juga di hadiri oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif Kab. Seluma dengan agenda acara untuk menindaklanjuti hasil Monitoring hasil implementasi SPM Kesehatan Perempuan di Kab. Seluma diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari berbagai lintas Sektoral di lingkungan pemerintah kab. Seluma.
Bupati Seluma yang diwakili oleh Asisten III, H. Marhakidinata dalam sambutannya menyampaikan ada hal yang sangat penting menjadi perhatian Pemerintah maupun masyarakat Kab. Seluma terhadap Pernikahan Usia Dini, pemberian Gizi pada Anak, peran serta orang tua dan tokoh masyarakat dalam membantu para penyuluh dalam mensosialisasikan dampak kedua hal tersebut ditengah tengah masyarakat.
Marhakidinata juga menghimbau kepada kepala desa se Kab. Seluma untuk terus menganggarkan melalui APB Des untuk Kesehatan Anak dan sosialisasi dampak buruk dari pernikahan usia dini.
Pada kesempatan itu juga H. Mahbain menyampaikan bahwa akan turut serta mensosialisasikan dampak buruk dari Pernikahan Usia Dini dan kurangnya pemberian Gizi pada Anak melalui Penyuluh Agama Islam (PAI) PNS maupun NON PNS yang tersebar pada KUA se Kab. Seluma, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kedua hal tersebut.
Pada penyampaian Materi melalui acara tersebut Forum Multi Stakeholder (FMS) yang diinisiasi Women Crisis Center "Cahaya Perempuan Bengkulu" menyerukan kepada Pemerintah dan masyarakat melalu Dinas Kesehatan untuk senantiasan memperhatikan masalah Kesehatan dan menghentikan praktik perkawinan anak karena melanggar hak-hak anak.
"Perkawinan anak merupakan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diperumit oleh praktik tradisi adat dan budaya," kata Koordinator Forum Perempuan Muda Provinsi Bengkulu Lica Veronika di acara tersebut, Senin.
Menurut Lica, stigma sosial mengenai perkawinan setelah melewati masa pubertas yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, justru meningkatkan angka perkawinan anak.
Faktor kebutuhan dan kepentingan ekonomi dengan tujuan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah, katanya, menyebabkan banyak orang tua di Provinsi Bengkulu menyetujui bahkan mendorong perkawinan anak-anak mereka.
Lica berharap, melalui diskusi dan desiminasi tersebut mendorong terwujudnya upaya pencegahan dan penghapusan praktik perkawinan anak.
"Kami ingin mengubah cara pandang, baik itu pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan maupun masyarakat, bahwa perkawinan usia anak sangat merugikan," ujarnya.
Direktur Eksekutif WCC "Cahaya Perempuan Bengkulu" Tini Rahayu mengungkapan pernikahan anak menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Tahun 2018 lalu, kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Bengkulu mencapai 231 kasus di mana 72 persen adalah anak dalam rentang usia 15-19 tahun," katanya.
Kasus kekerasan itu, di antaranya perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, hingga pemaksaan perkawinan.
Dia menuturkan perkawinan anak berdampak secara sosial karena hak mendapatkan pendidikan akan terputus, sehingga kesempatan mengembangkan diri dan bekerja minim. Kondisi itu menyebabkan tumbuhnya angka kemiskinan di masyarakat.
"Sedangkan untuk dampak kesehatan, perkawinan anak berkontribusi menyebabkan kematian ibu dan bayi karena alat reproduksi belum kuat. Kalau pun bayi tersebut lahir, maka berisiko menderita `stunting` (kekerdilan)," katanya.
Oleh karena itu, WCC Bengkulu terus berupaya melakukan advokasi dan sosialisasi terkait dengan Isu Bidang Kesehatan, bahaya pernikahan anak melalui "youth advocator" dan media sosial.
"Kampanye mengentikan perkawinan usia anak harus disebarluaskan secara masif, supaya peradaban ini dapat menjadi lebih baik," katanya. (SA/BN).
