BENGKULU (HUMAS) --- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengelola keuangan jajaran Kemenag se-Provinsi Bengkulu.
Kegiatan mengusung tema, 'Akuntabilitas dan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Untuk Mempertahankan Opini WTP ini, digelar oleh Subbag Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil.
Rakor dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dr. H.Zahdi Taher, M.H.I, didampingi Kabag Tata Usaha Drs.H.Hamdani, M.Pd, Sub Koordinator Keuangan dan BMN Rine Eka Putri,S.H dan diikuti sebanyak 170 pengelola keuangan Satuan Kerja Kemenag yang tersebar di Bumi Raflesia.
Dalam kesempatan itu Kakanwil mengingatkan kepada kepada pejabat perbendaharaan Satker yang tertuang Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 tahun 2021,yakni Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatangan SPM, bendahara pengeluaran/penerimaan serta bendahara pengeluaran pembantu agar berhati-hati mengelola anggaran.
‘’Hati-hati saya ingatkan ini, terutama kepada PPK,’’ tegas Zahdi.
Karenanya Zahdi menekankan 9 prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik dan pola penyerapan anggaran yang sehat kepada pejabat perbendaharaan Satker. Pertama, realistis artinya perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan sesungguhnya (real).
"Sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang,dan temuan audit dapat diminimalisir," tandas Kakanwil.
Kedua, transparan yakni terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran.
"Ini untuk memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran" tegasnya.
Ketiga, sesuai dengan otorisasi artinya dana publik dibelanjakan sesuai otorisasi dan regulasi yang telah ditetapkan.
"Kemudian keempat laporan anggaran harus baik dan benar, dengan demikian sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya," pintanya.
Kelima, adanya sinergi pengawasan dan audit. Ini tentu juga menanamkan prinsip pemeriksaan yang bebas dan mandiri.
Keenam, kepastian tersedianya dana.Jika ada dana, tentu dalam pengelolaan anggaran harus menanamkan prinsip ketujuh yakni taat dengan peraturan.
"Terutama PPK agar terus update regulasi-regulasi terbaru, dan dokumen-dokumen harus tertib, rapi, efisien dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," beber Zahdi lagi.
Yang terakhir lanjut Zahdi adalah adanya output dan outcome yang harus dicapai dan benar-benar menunjukkan kinerja.
"Prinsip-prinsip ini harus kalian laksanakan, kalian jalankan dengan tetap menjalin sinergi, membangun koordinasi, dan komunikasi sehingga pengelolaan anggaran benar benar dilaksanakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan," demikian Kakanwil.
Sementara pembukaan acara ditandai dengan pemukulan dol, selain Kakanwil juga hadir Kepala Bidang dan Pembimas dilingkungan Kanwil, kepala Kemenag Kabupaten/Kota.
Rakor berlangsung dari hari Rabu tanggal 16 Maret sampai dengan Jumat 18 Maret 2022 dengan 10 jam pelajaran materi sajian yang diantaranya terdiri dari bedah standar biaya masukan tahun 2022 oleh BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu, kemudian indikator kinerja pelaksanaan anggaran oleh KPPN Bengkulu, dan membangun integritas dan etos kerja oleh LMT Trust Consulting Bengkulu.
Penulis : Tatang Wss --- Fhotografer : Fahmi
