Bengkulu (Humas) --- Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu memantapkan program pencanangan Kemenag RI membangun zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), di Aula Kantor Kanwil. Rabu, (11/11).
Rakor dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenag Drs. H. Zahdi Taher., M.Hi didampingi Kabag TU Drs. H. Yasaroh.,M.Hi. Selain mengevaluasi PMPZI, kegiatan ini juga akan menetapkan Satuan Kerja yang akan dijadikan sebagai calon Pilot Project satuan kerja WBK dan WBBM pada tahun 2020-2024 mendatang.
Zahdi yang dalam kesempatan itu meminta agar program ZI yang telah dicanangkan Kemenag RI kembali dimantapkan di Satuan Kerja masing-masing. Karena upaya pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi misi Kemenag dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yang akhirnya dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
‘’Tentu untuk memantapkan program ini, saya meminta kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) selaku ujung tombak agar dapat menjadi agen perubahan di Satkernya, serta yang terpenting untuk mengejar target tersebut, Kasubag TU harus mampu menguasai Ilmu Teknologi (IT),’’ tegas Kakanwil.
Kakanwil berkomitmen akan mendukung bahkan akan memberikan reward kepada ASN yang berhasil menjadi pilot project serta mampu menggerakannya di Satkernya tersebut. ‘’Bahkan bisa saja ASN sebagai motor pengerak itu, akan saya tarik untuk pindah tugas ke Kanwil, ini menandakan kalian sudah berkerja keras, dan pantas jika diberikan reward’’ pungkas Zahdi.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Kasubag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag H. Matridi.,S.Ag.,M.AP menjelaskan, Pembangunan ZI ini difokuskan pada 2 komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Tentu memiliki beberapa komponen untuk mencapai tersebut, diantaranya penerapan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil meliputi 2 item, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.
‘’Program ini sebenarnya sudah berjalan, nah hari ini kesemua komponen tersebut akan kita evaluasi. Sehingga nanti dapat ditetapkan Satuan Kerja yang akan dijadikan sebagai calon Pilot Project WBK dan WBBM pada tahun 2020-2024 mendatang,’’ demikian Matridi.(Tatang)
