Bengkulu (Informasi dan Humas) 22/2 - Gubernur Provinsi Bengkulu, H.Junaidi Hamsyah,S.Ag.M.Pd akan segera mengirimkan surat sekaligus Laporan terkait kesiapan Provinsi Bengkulu dijadikan sebagai Embarkasi Antara (Penghubung-red) dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Provinsi Bengkulu tahun 2013. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kantor Bea Cukai Provinsi Bengkulu, Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Bengkulu serta pihak Bandara Fatmawati Bengkulu yang membahas kesiapan masing-masing instansi berkenaan dengan dijadikanya Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Sebagai Embarkasi/Debarkasi Antara. Rapat yang langsung dipimpin oleh Asisten 1 Pemda Provinsi Bengkulu, Drs.H.Sumardi,MM itu dimulai pukul 09:00 WIB sampai 11:30 WIB dan didengarkan pemaparan masing-masing kepala instansi terkait, berkenaan dengan permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi dengan dijadikanya Bengkulu sebagai Embarkasi Antara. Dalam pembahasannya, Menurut Sumardi rapat yang digelar hari ini merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi tanggal 18 Februari 2013 lalu serta surat Permohonan penetapan Bandara Fatmawati Soekarno sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Antara yang telah dilayangkan Gubernur pada menteri Agama RI pada tanggal 14 Januari 2013 lalu. "Kita sudah layangkan surat terkait usulan penetapan Bandara Fatmawati sebagai embarkasi antara namun hal ini perlu didukung oleh berbagai pihak," ujarnya. Lebih lanjut, Sumardi menjelaskan bahwa untuk menjadikan Bandara Fatmawati sebagai Embarkasi antara maka perlu dilakuan persiapan yang matang dari masing-masing instansi terkait, dan berdasarkan rapat hari ini diketahui bahwa secara umum Provinsi Bengkulu sudah cukup siap untuk dijadikan Embarkasi Antara. Untuk itu, sebagai bentuk keseriusan, Pemda Provinsi Bengkulu telah membentuk lima kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari pokja bidang rekomendasi Gubernur, pokja bidang rekomendasi ke bandaraan, pokja bidang administrasi usulan Embarkasi dan Debarkasi haji serta pokja bidang data dan kajian ekonomi finansial yang nantinya akan menyusun laporan kesiapan Bengkulu sebagai Embarkasi Antara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk selanjutnya dikirim ke Menteri Agama. "Alhamdulilah Pokja sudah kita bentuk dan insyaalloh pada tanggal 26 Februari laporannya sudah kelar dan segera dikirim ke Menteri Agama," terangnya. Sementara itu, Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Drs.H.Zahdi Taher, M.HI dalam laporannya mengakui bahwa kondisi asrama haji sebagai sarana pendukung Embarkasi Antara belum sepenuhnya memadai, namun masalah tersebut dapat diatasi misalnya dengan mengambungkan antara Balai Diklat Provinsi Bengkulu yang berada satu komplek dengan Asrama Haji dengan Asrama Haji Bengkulu, dengan demikian akan tersedia sebanyak 750 kamar tidur atau sudah sesuai dengan standar Embarkasi Antara. Zahdi juga menjelaskan sarana pendukung lainnya seperti kantor poli klinik, masjid, area parkir, aula, kantor sekretariat Imigrasi, kantor sekretariat bea cukai, kantor sekretariat perhubungan, kantor PPIH, Gudang penyimpanan barang hingga peralatan pengamanan sudah tersedia. "Sarana dan prasarana saya kira sudah cukup memenuhi standar, mungkin yang perlu dipersiapkan hanya dapur umum," ujarnya. Setelah menyampaikan usulan kepada Menteri Agama, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Bandara Internasional Minang Kabau, Provinsi Sumatara Barat dan pemerintah daerah Sumatera Barat terkait pembahasan MoU bersama antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan Pemda Sumbar. Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bersama dinas terkait, jika Bandara Fatmawati bisa dijadikan sebagai Embarkasi Antara maka sistem pelayanan haji menjadi lebih efisien, penghematan APBD serta jamaah haji juga tidak mengalami kelelahan karena terlalu lama diperjalanan. Penulis:Jaja Editor:Nopian Gustari

---