REJANG LEBONG (HUMAS) ---- Dalam apel pagi yang berlangsung pada hari Senin, 9 September 2024, Kepala Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU), Drs. H. Suhardihirol, M.Pd, memberikan arahan penting kepada seluruh karyawan/karyawati khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kemenag Rejang Lebong.
Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh ASN menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar beberapa bulan mendatang. “Sebagai abdi negara, kita harus menjaga profesionalisme dan integritas. Netralitas adalah kunci untuk memastikan bahwa pelayanan kita kepada masyarakat tidak terpengaruh oleh kepentingan politik pribadi,” ungkapnya dalam apel pagi yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kemenag Rejang Lebong.
Drs. H. Suhardihirol menjelaskan bahwa netralitas ASN merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh ASN di lingkungan Kemenag Rejang Lebong tidak dipengaruhi oleh keberpihakan politik. Ini penting untuk menjaga keadilan dan objektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Kasubbag TU juga mengingatkan agar seluruh ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat merusak citra institusi pemerintah. “Kami mengimbau agar seluruh ASN tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta menghindari segala bentuk keterlibatan dalam kegiatan kampanye atau aktivitas politik lainnya,” tegasnya.
Drs. H. Suhardihirol berharap agar pesan ini dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh pegawai Kemenag Rejang Lebong. “Semoga dengan kesadaran dan komitmen yang tinggi, kita dapat memberikan contoh yang baik dalam menjaga netralitas dan integritas sebagai ASN,” pungkasnya.
Apel pagi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa seluruh proses pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar dan tanpa adanya pengaruh politik.(prada)
