Loading...

Artikel

Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Cikal Bakal Kementerian Agama

Adanya Kementerian Agama merupakan suatu keniscayaan sejarah. Keberadaannya dapat dirunut ke belakang; dari lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus persoalan-persoalan agama, baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada masa penjajahan Belanda. Di zaman Jepang, urusan agama dipegang oleh Shumuka untuk pemerintahan daerah keresidenan. Pada masa Kolonial Belanda, urusan agama ini diurusi secara berserak-serak oleh beberapa departemen, antara lain urusan Haji, Perkawinan, Pengajaran Agama di Departemen Van Binnenlandsce (Departemen Dalam Negeri); Soal peradilan dan Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Departemen Van Justitie; soal pergerakan agama Islam diurus oleh Het Kantoor Voor Inlandsche (Kantor Urusan Pribumi dan Islam).

Pada awal-awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SD yang antara lain menyatakan : “Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan mengadakan Departemen Agama”.

Kementerian Agama di Provinsi Bengkulu

Kedudukan Kementerian Agama untuk tingkat daerah tercakup dalam Maklumat Kementerian Agama No. 2/1946 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa (1) Shumuku (kantor agama daerah) yang dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agung daerah yang berada dibawah Kementerian Agama: (2) Hak untuk mengangkat Penghulu land-raad, Ketua dan Anggota Raad Agama (pengadilan agama) yang dulu dibawah wewenang residen diserahkan kepada kewenangan Kementerian Agama; dan (3) Hak untuk mengangkat penghulu masjid yang sebelumnya merupakan Bupati, menjadi wewenang Kementerian Agama (Dewan,2003: 303)

Sejarah Bengkulu dibagi dalam 5 periode, yaitu (1) zaman Zwapraja atau zaman-zaman kerajaan kecil (1500-1685), (2) zaman kolonial Inggris (1685-1825), (3) zaman kolonial Belanda (1825-1942), (4) zaman pendudukan Jepang (1942-1945), dan (5) zaman kemerdekaan. Sejak masa kolonial Inggris sampai berkembang menjadi Provinsi pada tanggal 18 November 1968, Bengkulu merupakan daerah administrasi keresidenan yang terdiri dari 3 daerah Kabupaten dan 1 daerah Kota Praja, yakni (1) Kabupaten Bengkulu Utara (2) Kabupaten Bengkulu Selatan (3) Kabupaten Rejang Lebong, dan (4) Kabupaten Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu, dan Walikota Bengkulu masing-masing berkedudukan di Kota Bengkulu. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976, Ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Argamakmur dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1976.

Dalam hubungan dengan lembaga keagamaan di Bengkulu sebagaimana diungkap diatas, pada zaman Jepang urusan keagamaan tingkat daerah ditangani oleh lembaga yang bernama Shumuku (kantor agama daerah). Secara logis, mungkin saja dulu di Bengkulu ada Shumuku. Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya lembaga itu di Bengkulu, dan kalau ada dimana kedudukannya, siapa yang memimpinnya, sulit untuk dilacak karena data-data tentang sejarah masa pendudukan Jepang belum terlacak.

Karena itu, sejarah lembaga keagamaan di Bengkulu (dalam hal ini lembaga resmi pemerintah) dimulai pada masa periode pasca kemerdekaan, dan lebih khusus pada masa Bengkulu sudah menjadi Provinsi. Data- data tentang ini diperoleh sebagian besar melalui wawancara dengan narasumber, para pensiunan pegawai Kanwil Kementerian Agama. Para narasumber juga mengakui bahwa ingatan-ingatan mereka tentang masalah tersebut terbatas pada apa yang mereka ketahui berdasarkan pengalaman kerja saja yang dalam kenyataannya sering berpindah-pindah tempat.

Sementara itu, untuk sejarah pendirian Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dibawah ini :

 



Alamat Kantor

  • Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
  • Telp. (0736) 21097 21597 344602 28123
  • Fax. (0736) 21597
  • http://bengkulu.kemenag.go.id
  • Email: kanwilbengkulu@kemenag.go.id
Facebook Pages
Twitter