Kota Bengkulu (Humas) - Kepala Tata Usaha (TU) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Bengkulu, Mawarni, S.S,M.Pd mengikuti Kick Off Meeting Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan secara daring. Rakernas yang mengusung tema “Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama 2025-2029” ini dihadiri oleh Kasubag, Kasi dan Penyelenggara serta jajaran Kepala KUA dan Kepala Madrasah se-Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag Kota Bengkulu, Jl Bangka, pada Selasa 12 November 2024.
Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, yang membuka acara secara virtual, menekankan pentingnya pemahaman mendalam atas arah kebijakan dan strategi baru Kementerian Agama. Rakernas ini merupakan langkah awal untuk memperkuat komitmen dan koordinasi dalam menyongsong transformasi pada berbagai aspek pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, termasuk dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan layanan masyarakat.
Agenda utama yang dibahas dalam Rakernas ini mencakup berbagai hal strategis, antara lain Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2025-2029, Transformasi Sumber Daya Manusia, Transformasi Digital, serta Outlook Kebijakan Kementerian Agama untuk periode mendatang. Transformasi ini akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan yang berbasis teknologi dan pemanfaatan SDM yang lebih efektif serta efisien.
Usai mengikuti kegiatan Rakernas, Kepala Tata Usaha MTsN 1 Kota Bengkulu, Mawarni, S.S,M.Pd memberikan tanggapannya mengenai kegiatan tersebut. Kami menyambut baik arahan dan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Menurutnya, Rakernas ini sangat penting sebagai panduan bagi seluruh elemen di Kemenag, termasuk MTsN 1 Kota Bengkulu, untuk semakin memajukan pelayanan kepada umat.
"Kami sangat mengapresiasi arah kebijakan Kementerian Agama yang disampaikan dalam Rakernas ini. Salah satunya adalah pentingnya meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan memperkuat pelayanan kepada umat. Di MTsN 1 Kota Bengkulu, kami berkomitmen untuk mendukung kebijakan ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di wilayah kami," ujarnya.
(MTsN1KoBe/Humas)
