Kota Bengkulu (Humas)-Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Bengkulu melaksanakan Penilaian Pendahuluan dalam rangka pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Tim Penilaian Pendahuluan (TPP) Sekretariat Direktoral Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Selasa (18/02). Penilaian ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting yang dibagi menjadi dua backroom terpisah. Penilaian dimulai pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.
Dalam proses penilaian ini, Area 1, 2, dan 3 ditempatkan di Ruang Laboratorium Komputer Madrasah, di mana Bapak Prayuda Wiguna Dilaga bertugas sebagai penilai untuk area tersebut. Sementara itu, Area 4, 5, dan 6 ditempatkan di Ruang Laboratorium IPA MTsN 1 Kota Bengkulu, yang dinilai oleh Bapak Andi Subianto. Pembagian tugas ini bertujuan untuk mempermudah evaluasi dan memfokuskan perhatian pada masing-masing area yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI.
Kegiatan penilaian pendahuluan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan presentasi singkat oleh enam koordinator zona integritas yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tim Penilai telah meneliti seluruh eviden pada aplikasi PMPZI MTsN 1 Kota Bengkulu, kemudian melakukan tanya jawab dan konfirmasi dari masing-masing koordinator.
Pada kesempatan ini, Kepala MTsN 1 Kota Bengkulu, Diniah, M.Pd.Si. mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilaian Pendahuluan (TPP) Dirjen Pendis Kemenag RI yang telah memberikan saran dan masukannya untuk PMPZI MTsN 1 Kota Bengkulu.
"Alhamdulillah banyak ilmu dan wawasan yang didapat hari ini, pastinya kami kedepan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan catatan oleh TPP, tentunya ini menjadi pelajaran buat Tim kami". Ungkapnya.
Penilaian Pendahuluan ini menjadi langkah awal bagi MTsN 1 Kota Bengkulu dalam meraih Predikat ZI, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan di lingkungan madrasah, serta menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai contoh dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (MTsN1KoBe/PopiHumas)
