PROSEDUR NIKAH DAN RUJUK

  1. ALUR PELAYANAN NIKAH

                              

2. USIA BERAPA SEBAIKNYA ANDA MENIKAH?

  • Untuk calon suami : 25 Tahun
  • Untuk calon istri : 21 Tahun
  • Di bawah umur tersebut di atas tetap bisa menikah jika:
    • Mendapat ijin orang tua/wali sebelum usia 21 tahun. (UU No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat:2)
    • Mendapat ijin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan di bawah usia 16 tahun bagi calon istri. (UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat: 2)

3. APA SAJA PERSYARATAN ADMINISTRASI?

    1. Meminta surat keterangan dari kelurahan masing-masing :

  • Keterangan Untuk Nikah (Model N1)
  • Keterangan Asal-Usul (Model N2)
  • Keterangan Orang Tua (Model N4)

    2. Menyerahkan pas foto ukuran 2x3 :5 lbr, 4x6 :2 lbr
    3. Photo copy e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan NIK baru.
    4. Jika akad nikah dilangsungkan di luar wilayah kecamatan domisili, maka dilampirkan Surat Pengantar   Rekomendasi/Kehendak Nikah dari KUA sesuai domisili.
    5. Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai 6000

Duda/janda boleh menikah kembali dengan memenuhi persyaratan di atas, bagi Duda/janda Cerai harus dilengkapi dengan Akta Cerai dan Penetapan/ Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/janda Mati harus dilengkapi Surat Keterangan Mati Model N6) dari Kelurahan dan harus sudah lepas masa iddah.

4. BERAPA BIAYA NIKAH ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama : Nikah/Rujuk dilaksanakan di :

Kantor KUA pada hari dan jam kerja : Rp. 0,-
Luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja : Rp. 600.000,-

 

5. DASAR HUKUM NIKAH DAN RUJUK

  • Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  • PPRI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  • PPRI No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
  • PPRI No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
  • PPRI No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  • Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. M.01 HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  • Kepmendagri No. 97 Tahun 1978 Tentang Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia yang Tunduk Kepada Staatblad 1933-75 Jo Staatblad 1936-607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha.

 

JIKA ADA HAL YANG PERLU PENJELASAN LEBIH LANJUT, KE MANA HARUS BERTANYA?
 
Apabila ada hal-hal yang belum jelas silahkan untuk menghubungi Kantor Urusan Agama ( atau di KUA Kecamatan dimana anda tinggal)

Bagikan :