Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMA Nomor 19 Tahun 2019, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. pembinaan kerukunan umat beragama;
6. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
8. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.