Keberadaan Kementerian Agama di Indonesia merupakan suatu keniscayaan sejarah, tidak bisa dipungkiri Indonesia merupakan negara yang terdiri dari begitu banyak suku dan budaya sehingga berdampak pada perbedaan kepercayaan dan agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. 

Berdasarkan catatan sejarah, Kementerian Agama awalnya hanya berupa lembaga pemerintahan yang mengurus persoalan-persoalan agama, baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada masa penjajahan Belanda. Di zaman Jepang, urusan agama dipegang oleh Shumuka untuk pemerintahan daerah keresidenan

Pada masa Kolonial Belanda, urusan agama ini diurusi secara berserak-serak oleh beberapa departemen, antara lain urusan Haji, Perkawinan, Pengajaran Agama di Departemen Van Binnenlandsce (Departemen Dalam Negeri); Soal peradilan dan Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Departemen Van Justitie; soal pergerakan agama Islam diurus oleh Het Kantoor Voor Inlandsche (Kantor Urusan Pribumi dan Islam).

Pada awal-awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SD yang antara lain menyatakan Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan mengadakan Departemen Agama atau yang sekarang disebut sebagai Kementerian Agama. 

Hadirnya Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan pelayanan dan menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya terkait keagamaan, Kementerian Agama memiliki tugas yang begitu besar, karena bukan hanya membangun manusia secara lahir, tatapi lebih dari itu, kementerian agama harus mempu membangun warga bangsa Indonesia dari sisi mental dan spiritual. 

Oleh karena itu, Kementerian Agama dari tahun ketahun terus melakukan upaya pembinaan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan yang ada dilapangan atau penyuluhan maupun pelayanan secara administrativ yang ada di Kantor Wilayah maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota.

Pelayanan Kementerian Agama yang dilakukan langsung, yaitu dengan optimalisasi peran Penyuluh Agama dan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sementara itu pelayanan secara administativ Kementerian Agama juga memberikan pelayanan secara langsung dengan datang langsung ke kantor maupun secara online. 

Pelayanan secara online, dilaksanakan Kementerian Agama dengan cara membangun aplikasi-aplikasi pelayanan publik seperti Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mapun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan masih banyak lagi aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sistem pelayanan itu dirasakan belum mampu memberikan harapan masyarakat secara maksimal, hal itu dikarenakan pelayanan tidak terintegrasi dan terpadu sehingga masih memakan waktu dan palayanan cenderung masih terpisah-pisah.

Berdasarkan hal tersebut, ditambah lagi dengan terbitnya undang-undang pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 yang yang indikatornya menyebutkan sebuah pelayanan publik harus efektif, transparan dan efisien, maka pada tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berinisiatif membangun Pusat Pelayanan Terpadu yang saat ini disebut sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu adalah pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol sistem pengendalian manajemen.

Tujuan lainnya adalah untuk memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu. Dengan konsep ini, pengguna layanan cukup datang ke PTSP dan bertemu dengan petugas front office kemudian menunggu proses selanjutnya.  Hal ini meminimalisir interaksi antara pengguna layanan dengan petugas dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu diresmikan langsung oleh Menteri Agama RI saat itu, Lukman Hakim Saifuddin disaksikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Drs.H.Bustasar MS,M.Pd pada tanggal 28 September 2018, Pada saat ini PTSP Kanwil Kemenag Bengkulu memiliki 28 layanan masyarakat dan sampai sekarang aktif memberikan palayanan kepada masyarakat.

Bengkulu, - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,  Jumat (28/09). PTSP Kanwil Kemenag Bengkulu merupakan PTSP ke 13 yang resmi beroperasi hingga September 2018.

Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu, Bustasar MS menyatakan PTSP akan fasilitasi 28 layanan. Mulai dari layanan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) seperti informasi estimasi haji, permohonan sewa asrama haji, izin pendirian KBIH, dan izin pendirian PPIU.

Layanan Bidang Pendidikan Madrasah pun dilakukan di PTSP, seperti layanan legalisir ijazah madrasah, surat keterangan pengganti ijazah madrasah hilang/rusak, permohonan akreditasi madrasah, permohonan penelitian pada madrasah.

“PTSP juga siap melayani santri dan pondok pesantren, untuk memperoleh layanan cepat seputar izin belajar santri ke luar negeri, izin penelitian pada pondok pesantren, hingga penerbitan rekomendasi bantuan bidang PAKIS,” ujar Bustasar.

Tak ketinggalan ada juga layanan terkait Bimas Islam, seperti permohonan rohaniawan dan pembaca doa agama islam, layanan Konsultasi BP4, legalisir buku nikah, permohonan jadwa sholat / imsakiyah, permohonan sertifikasi/pengukuran arah kiblat, izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ), konsultasi mualaf, dan konsultasi zakat dan wakaf.

“Seminggu dicoba pelayanan PTSP ini, yang terbanyak adalah pelayanan legalisir buku nikah,” jelas penanggung jawab PTSP Kemenag Bengkulu, Sholeh.

Kebutuhan  umat non muslim di Provinsi Bengkulu pun ternyata telah menjadi telaah Bustasar dan jajarannya. Maka layanan bimbingan masyarakat pun disediakan di PTSP. Permohonan rohaniawan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dapat dilakukan di PTSP Kemenag Bengkulu.  Disamping itu, umat non muslim juga dapat meminta layanan penerbitan rekomendasi paspor pendidikan dan keagamaan Kristen, Rekomendasi Kegiatan Keagamaan Katolik, pendirian rumah ibadah Hindu hingga pelayanan tanda daftar rumah ibadah Buddha.

“Layanan terakhir yang kita fasillitasi adalah layanan informasi dan dokumentasi PPID,” jelas Bustasar.

Layanan-layanan tersebut menurutnya akan diselesaikan dalam waktu antara 60 menit hingga maksimal 3 x 24 jam. “Dan semua dapat diperoleh masyarakat Bengkulu dengan biaya nol rupiah. Atau tanpa biaya sepeser pun,” tegas Bustasar.(kemenag/na)

Bengkulu (Inmas) –  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Drs. H. Bustasar MS, M.Pd meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) milik jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Senin (11/11).  Peresmian PTSP yang juga diikuti PTSP KUA se-Kota Bengkulu itu, merupakan peresmian yang terakhir setelah sebelumnya juga diresmikan 9 PTSP di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Provinsi Bengkulu. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Kakanwi Agama, dan penandantangan prasasti.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Drs. H. Bustasar MS, M.Pd memuji terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan jajaran Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu, terutama Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang telah menjadikan sebuah terobosan inovasi layanan yang bertujuan untuk memangkas alur birokrasi.  ‘’Ini terobosan baru untuk memangkas panjangnya alur birokrasi. Sehingga dengan program ini dapat diterapkan secara maksimal demi melayani masyarakat,’’ kata Bustasar.  

Jika selama ini masyarakat sering mengeluhkan dengan berbelit-belitmya pelayanan, Bustasar berharap dengan diresmikannya PTSP di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu ini tidak terjadi lagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena layanan ini dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Sehingga kinerja jajaran Kementerian Agama terutama di KUA-KUA dapat terukur lebih baik dan maksimal. ‘’Selama ini mungkin masyarakat masih kesulitan dalam pengurusan izin nikah, pendaftaran haji dan pelayanan administrasi lainnya. Nah dengan adanya PTSP ini saya mengharapkan, pelayanan sudah maksimal dan efektif dan efisien,’’ harap Bustasar.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu  Drs. H. Tasri, MA siap mengembangkan program layanan yang baik kepada masyarakat. Bahkan program kongkrit jajaran Kementerian Agama Kota Bengkulu yakni akan diterapkannya secara bertahap dengan menggunakan setoran nikah pasangan calon pengantin menggunakan mesin EDC. Ini semua untuk menghemat waktu panjangnya biaya nikah serta bukti penyetoran PNBP biaya nikah. ‘’Karena itu, kami mohon doa dan dukungannya. Semoga program ini berhasil,’’ ujar Tasri.

Dalam kesempatan tersebut, Tasri juga menargetkan bahwa pihaknya akan memasang alat komunikasi digital antara KUA-KUA kecamatan se-Kota Bengkulu. Sehingga semua layanan akan terpantau dan terkoneksi secara on line di seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. ‘’Jika nanti ada Kendala-kendala di perangkap, dapat diketahui. Sehingga bisa dilakukan koordinasi secara efektif dan cepat, ini sebagai bukti layanan yang telah kita laksanakan,’’ jelas Tasri.

Sementara itu, Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE yang dalam kesempatan tersebut di wakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Bujang, HR, MM mengatakan, pihaknya siap mendukung dan bersinergi dengan jajaran Kementerian Agama untuk menyukseskan program nyata tersebut. Ini semua demi terciptanya pelayanan terhadap masyarakat, seperti program yang telah di canangkan Pemkot yakni mewujudkan pelayanan yang prima. ‘’Kami sangat mengapresiasi program ini. Kami siap mendukung dan bersinergi, mari kita berkerjasama untuk masyarakat,’’ demikian Bujang.

Selain Walikota Bengkulu yang diwakili Asisten I Setdakota Bengkulu, hadir dalam acara peresmian PTSP tersebut yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bengkulu, Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Yasaroh, M.H.I, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, Jajaran pejabat eselon III dan IV dilingkungan Kanwil Agama Provinsi Bengkulu, dan jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, hadir juga Ketua DWP Kanwil Agama Provinsi Bengkulu Hj. Sukmawati Bustasar, S.Ag serta hadir juga para tokoh masyarakat dan tokoh agama dan undangan lainnya. (tatang)

Bengkulu (Inmas)- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Subbag Umum mengelar kegiatan Workshop Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Hotel Nala Sea Side, Senin (18/11).

    Kegiatan workshop selama tiga hari tersebut dibuka Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melalui Kepala Bagian Tata Usaha, Drs.H.Yasaroh,M.Hi dan diikuti 30 orang petugas layanan PTSP dari Kanwil Kemenag Bengkulu dan Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota.

    Dalam arahanya, H.Yasaroh menegaskan petugas PTSP memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat berdampak langsung pada citra Kementerian Agama dimata masyarakat.

    "Jika masyarakat puas dengan layanan yang diberikan di PTSP, maka secara tidak langsung saudara-saudara telah berperan dalam membentuk citra positif kemenag dan juga sebaliknya,"ujarnya.

    Untuk itu sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan wokrshop yaitu meningkatkan pelayanan prima menuju tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibaha, para petugas ptsp harus benar-benar menanamkan prinsip melayani bukan dilayani.

Hal penting lainnya, para petugas diminta senantiasa ramah menyambut masyarakat yang datang dengan berbagai kepentingan dan persoalan, tertib administrasi serta berusaha memenuhi layanan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

    "Berikan layanan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan, berikan senyuman dan jangan membuat masayarakat kecewa dengan layanan PTSP Kemenag Bengkulu,"ujarnya.

    Selain itu, terselenggaranya PTSP di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang pelayanan Publik, dimana instansi pemerintah berkewajiban memberikan layanan secara prima, tepat waktu, akuntabel dan transparan.

    Sementara itu, Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Bengkulu, H.Irmaidi.S.Sos mengatakan kegiatan Workshop tersebut dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan kanwil kemenag Bengkulu dalam mengelola PTSP. "Kita perlu bekali pengelola PTSP ini dengan ilmu serta kemampuan berkomunikasi, dan jika sudah begitu maka pelayanan dipastikan akan memuaskan,"ujarnya.

Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Lukman Hakim Saifuddin meresmikan sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu, Jumat (28/9/2018). 

Launcing Kantor Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dihadiri oleh Menteri RI Lukman Hakim Saifuddin,Sekda Provinsi  Nopian Andusti, Bustasar Kepala kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Rektor IAIN Bengkulu dan Rektor IAIN Curup dan seluruh staf Dinas Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Lukman Hakim Saifuddin dalam pidatonya mengatakan Kementrian Agama RI akan menargetkan pembangunan merata untuk Sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP diKantor Wilayah Kementerian Agama diseluruh Indonesia pada November 2018 mendatang.

Dirinya mengatakan pembentukan PTSP ini merupakan upaya Kementrian Agama RI agar masyarakat sebagai umat beragama mendapat pelayanan yang semakin mudah dan semakin cepat.

"November mendatang seluruh provinsi harus sudah memiliki PTSP yang sama. Alhamdulillah hari ini kita resmikan PTSP di Kemenag Bengkulu. Harapan saya, semua kabupaten/kota di seluruh Bengkulu akan memiliki PTSP yang sama," Masyarakat semakin mudah mengakses tidak hanya informasi, tetapi juga berbagai pelayanan yang mereka harapkan dan butuhkan. PTSP ini adalah upaya Kemenag RI dalam mendekatkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat,” sampainya.

PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menjadi yang kesebelas se-Indonesia. Sebelumnya sudah ada sepuluh PTSP yang telah di bangun pada Kanwil Kemenag beberapa Provinsi lainnya. Nantinya, PTSP akan dibangun di 34 provinsi se-Indonesia.di era saat ini,Dirinya mengakui masyarakat Indonesia semakin dinamis, Masyarakat semakin memerlukan pelayanan cepat, transparan dan akuntabel.

“Pengalaman masa lalu, untuk mengurus satu perizinan harus melalui beberapa meja. Lalu, kemudian setiap meja harus menyiapkan amplop-amplop tidak jelas. Itu menimbulkan fitnah luar biasa secara langsung maupun tidak langsung yang mengganggu keikhlasan kita dalam melayani masyarakat. Itu harus kita jadikan sebagai masa lalu,” ujarnya.