Bertajuk "Diseminasi Integritas Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis Risk Profiling Gratifikasi” , Kakan Kemenag RL Ikuti Webinar Secara Virtual

Rejang Lebong (Humas) --- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong, H. Lukman, S.Ag., M.H.,didampingi Kasi Bimas Islam dan Kasi Penmad mengikuti kegiatan webinar nasional yang bertajuk "Diseminasi Integritas Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis Risk Profiling Gratifikasi". Webinar yang digelar melalui platform Zoom ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota se-Indonesia, Kamis (20/06).

Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI tersebut berlangsung mulai pukul 08:00 hingga 15:30 WIB, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan integritas serta mengedukasi mengenai teknis risk profiling terkait gratifikasi.

Para peserta webinar mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan berbagai paparan dari narasumber utama, antara lain Inspektorat Jenderal Kemenag RI, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantul, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 

Hadirnya H. Lukman, S.Ag., M.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Kemenag Rejang Lebong, menunjukkan komitmen yang kuat dari Kemenag Rejang Lebong dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas dalam pelayanan publik. 

Beliau menyampaikan pentingnya kerja sama antarinstansi dan implementasi kebijakan yang ketat untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan transparan.

Webinar ini tidak hanya menjadi forum untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam membangun budaya anti korupsi yang kuat di seluruh jajaran Kementerian Agama di Indonesia. 

Diharapkan, hasil dari webinar ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya sekadar acara rutin, tetapi merupakan bagian dari komitmen nyata untuk menjaga integritas dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

 


TERKAIT

Berita LAINNYA