Perkuat FKUB, Kanwil Pemetaan Pengembangan Wawasan Multikultural

Perkuat FKUB, Kanwil Pemetaan Pengembangan Wawasan Multikultural

BENGKULU (HUMAS) ---- Kantor Wilayah Kemenag terus berinovasi untuk memperkuat keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan melaksanakan kegiatan pendataan dan pemetaan pengembangan wawasan Multikultural Antar Umat Beragama di Provinsi Bengkulu.

Kakanwil Drs. H. Zahdi Taher., M.HI melalui Plt Kasubag Ortala dan FKUB Matridi.,M.AP mengatakan, pendataan dan pemetaan ini dilaksanakan selain memperkuat eksistensi pengurus FKUB di kabupaten/Kota, juga bertujuan untuk memberikan dukungan agar FKUB mendorong moderasi beragama dikehidupan masyarakat.

‘’Apalagi keberadaan FKUB saat ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah pusat. Karena FKUB merupakan forum bergengsi,’’ kata Matridi.

Perhatian ini cukup beralasan, karena menurutnya, peranan FKUB juga sangat membantu pemerintah dalam menginventarisir dan mendeteksi dini terjadinya konflik kerukunan umat beragama, khususnya di bumi Raflesia tercinta ini.

‘’Karenanya untuk membantu tugas pokok dan fungsinya itu, saya mengharapkan FKUB dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan penyuluh PNS maupun non PNS,’’ pinta mantan Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kanwil itu.

‘’Apalagi peranan penyuluh merupakan corong FKUB, yang mengetahui potensi-potensi kerawanan konflik di lingkungan masyarakat. Artinya peranan penyuluh tidak bisa dipisahkan dengan dari keberadaan FKUB,’’ sambung Matridi.

Namun demikian, Provinsi Bengkulu masih dikategorikan daerah yang aman dari konflik kerukunan. Buktinya berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat, indek kerukunan di Bengkulu mencapai angka 7,5 persen atau dinilai baik.

‘’Tetapi jangan sampai terlena. Kita tetap harus fokus dan maksimal memberikan pembinaan dan mendeteksi dini terhadap ancaman konflik kerukunan di lingkungan masyarakat,’’ tegas Plt.Kasubag Ortala dan FKUB lagi.

Selain itu Matridi mengungkapkan, dalam menjalankan tupoksinya, pihaknya meminta kepada pengurus agar melakukan pemetaan data. Karena data sebagai sumber kebijakan, terutama kebijakan anggaran yang dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengelontorkan kucuran dana.

‘’Data juga sebagai kelancaran tertib adminitrasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah. Sehingga jika dibutuhkan, FKUB sudah siap. Tentu data yang benar valid dan akurat,’’ demikian Matridi. (Tatang)

 

 

 

     

Bagikan :