Kepala Kankemenag MM Instruksikan Pejabat dan ASN untuk Netral dalam Pemilu

Kepala Kankemenag MM Instruksikan Pejabat dan ASN  untuk Netral dalam Pemilu

Mukomuko (Inmas): Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mukomuko   Drs. H. Ajamalus, MM menginstruksi kepada semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif (Pilleg) tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nanti.

Hal ini didasarkan dengan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  RI  Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada, Pelleg, serta pemilihan Presiden dan wakil presiden.

Disamping itu yang harus dijadikan pedoman bagi pejabat dan ASN adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  RI  Nomor: B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari  2018 perihal Ketentuan bagi ASN yang suaminya atau isterinya menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Legislatif dan calon Presiden/Wakil Predisen.

“Saya menghimbau kepada Pejabat dan ASN dijajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko agar menjaga netralitas dalam pemilihan tersebut sehingga pelaksanaan pesta demokratis dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang dapat merugikan pejabat dan ASN itu sendiri, sebab apabila terbukti pejabat dan ASN meihak pada salah satu calon atau melakukan politik praktis maka sanksinya sangat tegas,” kata  Ajamalus diruang kerjanya (Selasa,27/03)

Adapun sanksi yang diberikan antara lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Jadi jika pejabat dan atau ASN yang melanggar ketentuan larangan berpolitik praktis atau memihak pada salah satu calon, pertama akan diberikan teguran lisan atau tertulis, sanksi penundaan kenaikan pangkat, penurun pangkat, diberhentikan dari jabatannya bagi para pejabat bahkan sampai diberhentikan dengan tidak hormat dari PNSnya.

“Artinya penerapan sanksi atau hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang bersangkutan,” tegas Ajamalus. (Tisna)

Bagikan :