Sektor Pelayanan Publik di Kemenag Rentan Pungli

Sektor Pelayanan Publik di Kemenag Rentan Pungli

Jakarta (Informasi dan Humas) 10/11- Beberapa sektor pelayanan publik di Kementerian Agama (Kemenag) seperti pelayanan nikah KUA, pelayanan haji, pelayanan Kepegawaian dan Pelayanan Dana Pendidikan di Kemenag rentan terjadi Pungutan Liar (pungli).

Sekretaris Inspektoral Jenderal (Itjen) Kemenag, Hilmi Muhammadiyah, Kamis (10/11) menyebutkan sektor-sektor pelayanan publik tersebut harus mendapat perhatian khusus jika ingin benar-benar menyapu bersih pungli di Kemenag sebagaimana program Presiden Indonesia, Ir.Joko Widodo.

Kemenag, dikatakanya terus berupaya untuk menekan tidak pungli khususnya pada empat sektor pelayanan publik tersebut. COntohnya pada layanan Nikah di KUA, Kemenag telah mengeluarkan regulasi untuk  menekan tindak pungli di KUA seperti penerapan nikah online, pembangunan Zona Integritas (ZI), regulasi Peraturan Pemerintah terkait biaya nikah dan dalam waktu dekat akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bagi pelaku pungli.

Sementara pada pelayanan haji, Kemenag juga intensif melakukan pegawasan intenal dan eksternal khususnya terkait pelayanan haji di Arab Saudi dan untuk pelayanan pendaftaran, Kemenag juga telah menetapkan sistem pendaftarn online yang sering disebut sebagai SISKOHAT.

Sementara pada layanan kepegawaian dan layanan dana pendidikan, Kemenag telah melakukan beberapa regulasi seperti, mutasi/rotasi jabatan, perubahan mindset dengan implementasi 5 nilai Budaya Kerja, melakukan reformasi kultur/teladan pemimpin, pembangunan pelayanan dengan sistem informasi online serta menerapkan SPI dan Waskat.

"Regulasi tentunya telah kami terapkan, untuk masyarakat yang merasa tidak puas dan terdapat indikasi pungli pada sektor pelayanan publik kemenag, saya persilahkan melapor melalui Whistleblowing System Kementerian Agama RI yang dapat diakses di https://wbs.kemenag.go.id," ujarnya

Selain kebijakan-kebijakan intern Kemenag, menurut Hilmi yang tidak kalah penting adalah memberikan edukasi bagi masyarakat untuk tidak memberi imbalan atau ucapan terimakasih pada penyelenggara pelayanan publik, sehingga tidak menjadi budaya negatif.

"Menghindari pungli adalah jihad, semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan dapet menekan tindak pungli dimasyarakat dan  menjadikan Kemenag sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ujarnya.
   

Penulis: JJ **

Bagikan :