Dasar Hukum dan Kode Etik PPID Kanwil Kemenag Bengkulu

A. DASAR HUKUM

  1. Undang – Undang Dasar 1945
  2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  6. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  7. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  8. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  9. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  10. Permen PAN dan RB Nomor 66 Tahung 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

 

B. KODE ETIK

NILAI-NILAI KEPRIBADIAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

  1. Adil dan tidak diskriminatif;
  2. Cepat, tanggap, dan cermat;
  3. Profesional;
  4. Bertanggung jawab;
  5. Berintegritas;
  6. Santun dan ramah;
  7. Berjiwa melayani.

KEWAJIBAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

  1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan;
  2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
  3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
  4. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
  5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

LARANGAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

  1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan;
  2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
  3. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan;
  4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
  5. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
  6. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

HAK BAGI PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak bagi pelaksana pelayanan informasi publik adalah segala hak yang melekat pada dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan yang ditetapkan dalam materi kontrak/ perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk.

 

Bagikan :